Kemenangan Jepang atas Peristiwa 1965

PERISTIWA 1965: PERSEPSI DAN SIKAP JEPANG
Penulis: Aiko Kurosawa
Penerbit: Kompas, Jakarta, 2015, xxi+202 halaman

Jepang meraup kemenangan ekonomi besar dari pergolakan politik akibat Gestapu. Dari jalinan diplomasi politik yang baik hingga metaformosis menjadi negara adidaya di Asia.

Naoko Nemoto adalah perempuan dengan pemulusan serangkaian proyek Jepang di Indonesia semasa pemerintahan Soekarno. Pertemuannya dengan Soekarno merupakan hasil skenario Direktur perusahaan Tonichi Boeki, Kubo Masao, dalam kunjungan pertama RI ke Jepang pada Juni 1959.

Soekarno, yang dikenal gila perempuan, kemudian jatuh cinta pada Naoko. Sekembalinya ke Jakarta, ia mengundang perempuan itu datang ke Jakarta, lantas menikahinya. Sejak menikah dengan Soekarno, Naoko beralih kewarganegaraan dan mengubah namanya menjadi Ratna Sari Dewi.

Sebelum Gestapu, Jepang memiliki peran ekonomi dan politik yang kuat. Hubungan diplomatik Indonesia-Jepang mulai dibuka pada Januari 1958. Berdasarkan Perjanjian Pampasan Perang (Reparation Agreement) yang telah disepakati November tahun sebelumnya, Jepang harus membayarkan ganti rugi perang sebesar US$ 223 juta kepada Indonesia, berikut bantuan ekonomi sebesar US$ 400 juta. Jepang membayar sebagian dana pampasan perang itu dalam bentuk proyek yang dikerjakan Jepang di Indonesia.

Perusahaan Jepang berlomba merebut proyek pembangunan dari dana pampasan itu. Salah satunya Tonichi, yang memiliki kedekatan khusus dengan Soekarno. Lewat implementasi proyek dana pampasan itu, perusahaan Jepang memperoleh kesempatan besar untuk berekspansi ke Indonesia. Kesempatan itu tidak diperoleh negara-negara Barat lainnya.

Semasa itu, Indonesia dan Jepang adalah kawan akrab. Sedangkan bagi Inggris dan Amerika, Soekarno adalah sosok berbahaya arena bersimpati pada ideologi komunisme. Tugas Jepang, selain memuluskan kepentingan ekonominya, juga menjaga agar Soekarno tidak condong ke kiri.

Setelah menikahi Dewi, keterikatan Soekarno dengan Jepang semakin kuat. Lewat itu pula kepentingan Jepang dimuluskan. Dengan bantuan Dewi, Duta Besar Jepang dapat langsung bertemu Soekarno tanpa harus melewati protokol resmi.

Tokoh Jepang yang akrab dengan Soekarno, di antaranya, adalah PM Jepang Ikeda Hayato. Ikeda menyebut Soekarno sebagai "Brother Soekarno". Tokoh lainnya adalah Deputi Ketua Liberal Democratic Party Kawashima Shojiro. Kawashima dipanggil Dewi dengan sebutan "Papa", sementara oleh Soekarno ia dipanggil dengan sebutan "My Brother".

Begitu eratnya hubungan dengan Indonesia, Jepang selalu diamanahi tugas oleh negara-negara Barat untuk mendekati Soekarno dalam beragam persoalan. Seperti konflik Indonesia-Malaysia. Menjelang Gestapu, hubungan Indonesia-Jepang mulai berjarak, akibat kedekatan Indonesia dengan Cina yang berideologi Komunis.

Semasa itu, Jepang masih percaya Soekarno dapat menstabilkan negaranya dan meninggalkan kebijakan pro-Peking. Fakta yang terjadi kemudian justru sebaliknya. Situasi semakin genting dan pemerintahan diambil alih Soekarno melalui legitimasi Supersemar. November 1965, Saito mengubah haluan dan meninggalkan Soekarno.

Baru pada masa Orde Baru, Jepang memperoleh keuntungan ekonomi lebih besar lagi. Meski gagal memperoleh proyek di bidang pertambangan seperti minyak, timah, bouksit dan tembaga yang telah diambil Amerika, namun Jepang menjalankan roda ekonominya di Indonesia dalam bidang lain.

Jepang mengekspor katun seharga US$ 6 juta ke Indonesia dengan tempo pembayaran dua tahun. April 1966 ia mengirimkan bantuan 10.000 ton beras dan 5.000 gulung katun senilai US$ 25 juta sebagai bantuan kemanusiaan. Pada Mei tahun yang sama, ia memberikan pinjaman US$ 30 juta ketika Hamengku Buwono IX dan Emil Salim berkunjung ke Jepang.

Januari 1966, Menteri Perdagangan Jepang Miki Takeo berinisiatif membangun konsorsium ekonomi beranggotakan Amerika, Australia, dan berbagai negara Eropa. Setelah beberapa kali preliminary meeting, pertemuan resmi perdana terselenggara di Den Haag dan melahirkan Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI).

Aiko Kurosawa menyusun fakta-fakta terkait negerinya itu dalam sebuah buku berjudul Peristiwa 1965: Persepsi dan Sikap Jepang. Ia memunguti fakta-fakta yang terserak lewat wawancara tokoh-tokoh terkait dan riset literatur lewat naskah akademik, koran-koran Jepang yang memberitakan G-30-S, serta arsip-arsip pemerintah. Arsip-arsip pemerintah itu ia peroleh dari arsip Kementerian Luar Negeri Jepang, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, dan British Foreign Office, yang sudah dibuka kepada publik.

Jejak Bob pada Perjuangan Kemerdekaan

Bobby Earl Freeberg & RI-02: Mantan Pilot Angkatan Udara Amerika Serikat Berjuang untuk Kemerdekaan Indonesia

Penulis: Hendri F Isnaeni

Penerbit: Kompas, Jakarta, 2015, xvi+168 halaman

Meski warga Amerika, Bob memiliki kiprah besar dalam perjuangan Indonesia pasca-kemerdekaan. Mengantar Sukarno berkeliling Sumatera untuk menggalang dana hingga menyelundupkan candu.

Bobby Earl Freeberg keluar dari kokpit dengan wajah tegang. Kita dibuntuti beberapa pesawat tempur Belanda, katanya pada kedua penumpangnya, Ktut Tantri dan Abdul Mun'im. Ktut adalah perempuan Amerika yang berempati pada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan Abdul Mun'im adalah Konsul Jenderal Mesir di India.

Dalam penerbangan dari Singapura menuju Yogyakarta dengan menyewa pesawat komersial milik Commercial Air Lines Incorporated (CALI) Filipina itu, Ktut bertugas menemani Mun'im yang menjadi utusan Raja Farouk dari Mesir beserta tujuh negara Arab lainnya, untuk menyampaikan pengakuan resmi kemerdekaan Indonesia. Ketiganya berhasil tinggal landas dari bandara Singapura setelah menyamar menjadi kuli romusa.

Kabar bahwa Ktut dan Konsul Jenderal Mesir terbang ke Yogyakarta rupanya tercium juga oleh Belanda. Pesawat-pesawat Belanda memaksa Bob agar mendaratkan pesawatnya di Jakarta saja.

Bob meminta agar kedua penumpangnya duduk di bagian belakang pesawat, menghindari jendela dan mengencangkan ikat tempat duduk. "Percuma saja kami bertempur melawan Jepang di Pasifik jika yang begini saja tidak bisa. Belanda-Belanda itu bisa saja menembak jatuh, tapi mereka tak akan bisa memaksa kita mendarat. Akan kita pamerkan kemampuan kita sedikit kepada mereka," kata Bob, yakin.

Ketika pesawat terbang mendatar kembali, operator radio menginformasikan bahwa Belanda sudah lewat. Mereka lolos dari kejaran dan sudah berada di langit Kalimantan. Beberapa jam kemudian, sampailah mereka di tanah tujuan, Yogyakarta.

Bob kelahiran McCune, Negara Bagian Kansas, Amerika Serikat, 1921. ia mewujudkan mimpi masa kecil untuk menjadi pilot dengan mendaftar di Angkatan Laut Amerika Serikat. Selepas menjadi perwira pada Maret 1942, Bob bertugas di Patrol Squadron Bombing (VPB) dan dikirim ke daerah Pasifik. Tugasnya menyusuri pulau-pulau di Lautan Pasifik demi mencari kapal Jepang yang bersembunyi.

Perang usai, Bob bekerja sebagai pilot di CALI. Dari hasil tabungannya selama bekerja, ia berhasil memiliki Dakota Douglas C-47 Skytrain. Dengan pesawat itu, pada 6 Juni 1947 ia lepas landas dari Filipina menuju Pulau Jawa.

Demi urusan politik dan logistik, selepas deklarasi kemerdekaan, pemerintah harus membuka koneksi keluar negeri. Sebagai negara baru merdeka, saat itu Indonesia belum memiliki apa-apa. Tidak ada mesin ketik, alat kantor, pesawat terbang, kata Sukarno waktu itu.

Pemerintah Indonesia kemudian mencarter pesawat asing yang berani menembus blokade Belanda. Bob adalah salah satu pilot pesawat asing itu. " Namaku Bob Freeberg. Aku orang Amerika. Aku seorang pilot dan menaruh simpati pada perjuangan Anda. Bantuan apa yang dapat kuberikan? " kata Bob kepada Presiden Sukarno.

Bob memiliki kiprah besar dalam perjuangan Indonesia pasca-kemerdekaan. Bersama Bob dan pesawatnya, Pemerintah Indonesia menembus angkasa demi beragam misi. Mengekspor hasil bumi seperti kina dan vanili, bahkan menyelundupkan candu ke berbagai negara. Dari hasil ekspor itu, pemerintah membiayai segala kebutuhan sebagai negara baru.

Dakota C-47 milik Bob kemudian memperoleh nomor registrasi RI-002. Ini pesawat resmi kenegaraan pertama Indonesia. Nomor RI-001 sengaja disimpan untuk pesawat kepresidenan kemudian hari.

Bersama RI-002, Bob pernah mengantar Sukarno dan rombongan kepresidenan berkeliling Sumatera untuk menggalang dana. Mereka menyusuri Bukittinggi, Tapanuli, Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu dan Lampung selama satu bulan. Itu adalah satu-satunya perjalanan presiden ke luar Pulau Jawa sebelum agresi militer Belanda terjadi enam bulan kemudian.

Bob bukanlah satu-satunya orang asing yang turut berkiprah dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selain Bob, sederet nama lain dinyatakan punya peran. Dua di antaranya adalah Ktut Tantri dan John Coast, yang justru lebih banyak dikenal ketimbang Bob.

Dengan sebutan Surabaya Sue, Ktut turut mengobarkan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia melalui siaran radio pada 1945. Sementara itu, Coast adalah orang Inggris yang menjadi atase Presiden Sukarno di Bangkok. Coast mengabadikan kisah hidupnya dalam buku Recruit to Revolution: Adventure and Politics in Indonesia (1952).

Solusi Ekologi Melalui Relasi Manusia dengan Alam*

Ekofenomenologi: Mengurai Disekuilibrium Relasi Manusia dengan Alam

Penulis : Saras Dewi

Penerbit : Marjin Kiri, Tangerang Selatan, Maret 2015, ix+171 halaman

Merumuskan kembali musabab kerusakan lingkungan sekaligus memunculkan solusi baru melalui ekofenomenologi. Setingkat di atas ekofeminisme dengan kerangka berbeda.

Semasa kecil, penyair, penyanyi sekaligus pengajar Fakultas Filsafat UI Saras Dewi kerap menghabiskan waktu bersama kakeknya di Sanur. Bersama lanskap langit biru dan ombak bergulung dari Samudera Hindia yang menggumuli pasir-pasir pantai, sang kakek bercerita soal bagaimana alam sebagai sumber kehidupan itu bekerja. Kakek merisaukan soal massifnya pembangunan di Bali.

Kerisauan kakek kian menggurita ketika Saras dewasa. Hutan kayu dibabat habis berganti dengan hutan beton. Bahkan kawasan konservasi Teluk Benoa, tempat yang menjadi habitat sejumlah biota, direklamasi menjadi infrastruktur demi mempercantik pariwisata. Pembangunan mengubah wajah Bali tak lagi hijau, demi memuaskan ambisi segolongan manusia. Dan Bali hanya sekelumit kecil dari kerusakan lingkungan yang terjadi di seluruh penjuru dunia. 

Kerisauan itu pula yang kemudian mendorong Saras untuk menekuni bidang filsafat lingkungan. Ia berupaya merombak pola epistemologis soal kaitan manusia dengan alam, lalu menuangkan hasilnya dalam disertasi berjudul Dimensi Ontologis Relasi Manusia dan Alam, Suatu Pendekatan Fenomenologi Lingkungan Terhadap Problem Disekuilibrium. Buku Ekofenomenologi: Mengurai Disekuilibrium Relasi Manusia dengan Alam adalah hasil pengemasan ulang disertasi di pascasarjana Universitas Gajah Mada itu.

Manusia sebagai pusat kebudayaan yang didengung-dengungkan pada abad ke-18 memperoleh validasi oleh banyak hal. Pada abad pertengahan, tafsir-tafsir kitab suci mengusung manusia sebagai khalifah di bumi. Pada abad pencerahan, rasio membenarkan asumsi manusia untuk menaklukan alam. Alam adalah semesta yang bertugas demi kepuasan dan ambisi manusia sebagai pemimpin sekaligus penakluk alam. Fondasi antroposentris ini berkembang pada revolusi industri. Ditemukannya mesin uap menjadi penanda awal lahirnya peradaban modern di mana eksplorasi teknologi kian gencar dan inovasi kian massif. Produksi berkembang secara massal, terutama dalam soal pertambangan, pertanian dan transportasi. Teknologi sebagai wujud kepongahan spesies manusia mengeksploitasi alam dan sumber dayanya habis-habisan. 

Sayangnya, laku pongah itu terjadi tanpa menyadari dampak ekologis secara berkepanjangan. Belantara liar habis, hutan lindung terdegadasi, lapisan ozon menipis, udara tercemar, air juga tercemar. Alam hancur dan manusia berada di tengah kehancuran itu. Tapi toh konservasi pun hanya dianggap relevan jika melibatkan kepentingan ekonomis alam bagi ego manusia. Padahal belantara liar bukanlah sesuatu yang dapat dicipta dan direkonstruksi kembali, betapapun canggihnya upaya manusia untuk mewujudkan itu melalui teknologi.

Sejak kemunculannya pada 1950an, gerakan ekologi dan etika lingkungan kemudian berhasil merumuskan sekaligus menunjuk pandangan antroposentris sebagai musabab kerusakan ekologi. Metode ini berupaya mengeliminasi antroposentrisme sebagai wujud diskriminasi yang dilakukan manusia terhadap alam, tapi belum menyentuh akar persoalan, yaitu membedah relasi manusia sebagai subjek, dengan alam. 

Saras menawarkan metode fenomenologi sebagai solusi persoalan ekologi. Metode ini mengkaji kembali hubungan ontologis manusia sebagai subjek dengan alam secara lebih mendalam. Melampaui gerakan ekologi yang ada dan etika lingkungan, fenomenologi lingkungan melihat tak perlu adanya pemilahan antara manusia dengan alam. Jarak diantara kedua ini justru menjadi petanda untuk membangun relasi secara substantif. Agar seimbang, manusia harus memiliki kesadaran betapa berharganya bumi dan betapa istimewanya bisa bernapas di alam raya. Saras menekankan pentingnya rekonstruksi kebudayaan yang memosisikan alam bukan sebagai latar belakang tapi inti kehidupan manusia: manusia dan alam adalah kehidupan itu sendiri. Era keserakahan dan teror manusia harus segera berakhir, bereformasi menjadi kebudayaan baru yang mewujudkan kecintaan terhadap kehidupan.   

Beberapa dekade lalu Feminis India Vandana Shiva dan Maria Mies menelurkan gagasan soal ekofeminisme yang dituangkan dalam buku Ecofeminism. Keduanya merumuskan bahwa kerusakan ekologi senasib dengan persoalan jender. Seperti jender perempuan, alam tereksploitasi dan dihancurkan oleh maskulinitas manusia. Jika ekofeminisme menawarkan solusi persoalan ekologi dengan pendekatan feminisme, maka ekofenomenologi menyelesaikannya dengan metode fenomenologi. Jika feminisme mengusung konsep bahwa perempuan adalah manusia yang memiliki kesamaan hak seperti manusia dengan jenis kelamin lainnya, dan ekofeminisme berupaya mewujudkan prinsip feminitas yang ramah terhadap alam, maka ekofenomenologi menawarkan konsep bahwa alam adalah ciptaan Tuhan yang memiliki kesamaan hak pula seperti makhluk hidup lainnya, termasuk manusia.

*resensi ini bisa dilihat pula di Majalah GATRA edisi 30 April - 7 Mei 2015

Ruang Gelap Demokrasi

Reformasi di Indonesia melahirkan beberapa organisasi garis keras dengan aksi-aksi kekerasan yang tidak demokratis. Berhentilah berharap pada pemerintah. Lebih baik membuat gerakan sosial massif untuk menciptakan iklim demokrasi.

SISI GELAP DEMOKRASI: KEKERASAN MASYARAKAT MADANI DI INDONESIA

Penulis: Sidney Jones

Penerbit: Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina, Jakarta, 2015, xii + 150 halaman

Reformasi memberikan titik terang bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Ketika keran demokrasi dibuka, hak masyarakat untuk berekspresi dan berkumpul melahirkan banyak gagasan baru dan memunculkan banyak organisasi masyarakat sipil. Kemunculan banyak organisasi masyarakat sipil itu tak selalu beriringan dengan upaya penguatan demokrasi. Kemunculan sejumlah organisasi garis keras dengan aksi-aksinya justru destruktif terhadap demokrasi itu sendiri.

Sumber foto: satuharapan.com

Ruang gelap yang destruktif terhadap demokrasi itu menjadi topik dalam bedah buku Sisi Gelap Demokrasi: Kekerasan Masyarakat Madani di Indonesia, Kamis pekan lalu, di Universitas Paramadina, Jakarta. Sidney Jones, penulis buku ini, yang juga Direktur The Institute for Policy Analysis of Conflict, hadir sebagai pembicara, bersama dengan anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq, Ketua Pusat Studi Agama dan Lintas Budaya UGM Zainal Abidin Baghir, dan Peneliti PUSAD Paramadina Samsu Rizal Panggabean.

Tercatat sejumlah organisasi masyarakat madani intoleran muncul di Indonesia pasca-Reformasi. Gerakannya beragam. Dari vigilantisme atau main hakim sendiri, advokasi pada ranah lokal, hingga gerakan transformatif yang ingin mengganti sistem demokrasi. Gerakan itu terejawantahkan dengan adanya kelompok Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Reformis Islam (Garis) di Cianjur, dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sayangnya, pemerintah --termasuk rezim SBY yang berkuasa selama 10 tahun-- gagal menyelesaikan persoalan kekerasan yang muncul dari organisasi ini.

Sidney menengarai ada dua faktor kunci yang membuat persoalan ini tak juga selesai. Pertama, upaya pemerintah tidak solutif, dan kedua lemahnya sistem penegakan hukum di Indonesia. Perlunya upaya serius pemerintah untuk menegakkan sistem yang taat pada hukum, bersih, dan reformis. "Tapi yang terjadi justru sebaliknya," kata Sidney.

Umumnya di negara berkembang, vigilantisme muncul di tengah lemahnya peran lembaga negara. Tapi di Indonesia, vigilantisme justru marak di tengah besarnya kekuatan negara, salah satunya ditandai dengan banyaknya jumlah pos polisi di Indonesia. "Solusinya, memecahkan hubungan vigilantisme itu dengan kepolisian, ada sistem yang harus diperbaiki," kata Sidney.

Zainal berpendapat, munculnya kelompok intoleran justru menjadi konsekuensi dari berkembangnya demokrasi. Ruang gelapnya berada pada lemahnya upaya pemerintah merespons terjadinya kekerasan. Namun solusi pemberangusan organisasi bukanlah jawaban, melainkan malah mengalihkan inti persoalan sebenarnya, yaitu kekerasan. "Kalau pemberangusan yang dilakukan, artinya pemerintah tidak bisa merespons sisi gelap itu," kata Zainal.

Tragedi Monas 1 Juni 2008, kekerasan terhadap jemaat HKBP Filadelfia, mengindikasikan absennya negara terhadap penyelesaian kekerasan. Padahal jargon bahwa "negara tidak boleh kalah oleh kekerasan" digembor-gemborkan oleh SBY pada masa itu.

Upaya negara memonopoli kekerasan, kata Samsu Rizal, masih parsial dan tersegmentasi. Negara turut andil dalam kasus Syiah di Pasuruan, tapi tidak di Sampang. Bahkan aktor negara dan aktor non-negara yang intoleran kadang berebut memonopoli kekerasan, dan kadang malah bekerja sama.

Ruang demokrasi yang terbuka lebar dimanfaatkan oleh kelompok intoleran yang melahirkan kekerasan untuk mengambil posisi, sementara kelompok toleran memanfaatkan itu hanya dengan bersuara menuntut pemerintah. Padahal keamanan dan kebebasan bukanlah public goods yang disediakan negara. Ia tidak hadir begitu saja dan harus diperjuangkan.

Gerakan sosial yang massif di tengah iklim demokrasi menjadi solusi untuk mewujudkan kebebasan dan menyelesaikan persoalan kekerasan. "Kebebasan itu hasil tawar-menawar dan pertaruhan. Jadi, mulailah berhenti berharap pada pemerintah dan membangun gerakan sosial," kata Samsu diiringi tawa penonton.

Memperjuangkan Belas Kasih Universal

Sumber foto; http://novalmaliki.blogspot.com/

COMPASSION: 12 LANGKAH MENUJU HIDUP BERBELAS KASIH 
Penulis: Karen Armstrong 
Penerbit: Mizan, Bandung, Maret 2013, 247 halaman

Selusin langkah untuk mewujudkan dunia yang lebih baik dengan hidup berbelas kasih. Dari ajaran dibuat menjadi gerakan universal. Tampak mudah, tapi butuh perjuangan seumur hidup. 

Karen Armstrong kali ini tidak berbicara soal nabi maupun agama. Filsuf dan sejarawan agama ini bak motivator. Melalui Compassion: 12 Langkah Menuju Hidup Berbelas Kasih, Armstrong membuat formula mewujudkan dunia lebih baik dengan hidup berbelas kasih. Lengkap dengan tutorial 12 langkahnya.

Ide Armstrong ini memang logis benar. Sejumlah perang besar sudah tercatat dalam sejarah. Tak hanya Perang Salib, melainkan juga pertempuran yang tak kunjung usai di Gaza dan Afghanistan. Termasuk perebutan kekuasaan yang kini terjadi di Mesir dan Suriah. Dalam konteks Indonesia, konflik semacam itu nyata pada kasus Sunni-Syiah di Jawa Timur dan Ahmadiyah di beberapa wilayah.

Sejarah pun sudah terlalu banyak membuktikan bahwa agama yang idealnya mempersatukan justru lebih sering dianggap sebagai pemicu peperangan. Agama menjadi kambing hitam dan dianggap sebagai sumber konflik. Ayat-ayat Tuhan yang suci dijadikan alat untuk memuaskan nafsu kekuasaan dan harta benda. Ketamakan-ketamakan semacam ini dibungkus dengan retorika agama.

Atas dasar perang semacam itu, Armstong menekankan perlunya upaya untuk mewujudkan dunia yang lebih baik, dunia yang penuh dengan belas kasih. Armstrong menyebutnya dengan Kaidah Emas: "Jangan perlakukan orang lain sebagaimana yang tidak Anda inginkan untuk diri Anda sendiri." Kaidah Emas semacam ini sudah pasti termaktub jelas pada semua agama.

Armstrong menguraikan Kaidah Emas itu dalam 12 langkah. Langkah-langkah ini kemudian ia tempatkan dalam masing-masing bab, yaitu belajar tentang belas kasih, lihatlah dunia anda sendiri, belas kasih pada diri sendiri, empati, perhatian penuh, tindakan, betapa sedikitnya yang kita ketahui, bagaimana seharusnya kita berbicara pada sesama, kepedulian untuk semua, pengetahuan, pengakuan, dan cintailah musuhmu.

Pada era modern, belas kasih tampaknya asing sekali. Bagaimana tidak, ekonomi kapitalis yang sangat kompetitif dan individualis memicu manusia mengutamakan egoisme diri sendiri ketimbang kepentingan orang lain. Lebih dari seabad lalu, Charles Darwin menggambarkan hal ini melalui teori evolusi. Sesama makhluk bersaing demi mempertahankan hidup. Karena itu, banyak pihak mengatakan bahwa altruisme semacam ini bisa jadi sangat problematik.

Sejarah sebetulnya juga mencatat banyak tokoh yang mengajarkan soal kasih sayang. Kita mengenal Confusius (551-479 SM) di Cina dengan ajaran tentang shu (tenggang rasa) dan metode spiritual Jalan (dao). Di India, Buddha (470-390 SM) mengajak umatnya menuju nirwana, dunia yang damai, karena nafsu, keinginan, dan keegoisan hilang sudah seperti nyala api yang padam. Ia mengajarkan meditasi mengenai "empat pikiran yang tak terukur" dari cinta. yaitu maitri (cinta kasih), karuna (belas kasih), mudita (sukacita simpatik), dan upeksha (pikiran yang adil).

Tak hanya Confusius dan Buddha, dunia pernah memiliki Mahatma Ghandi, Nelson Mandela, Dalai Lama, bahkan Lady Diana. Hanya saja, sejauh ini belum ada yang membuat ajaran itu menjadi gerakan universal. Armstrong mencoba menggulirkan ajaran belas kasih ini menjadi gerakan universal, yang ia sebut Charter for Compassion. Gerakan ini diluncurkan pada 12 November 2009 di 60 lokasi di seluruh dunia. Ia berkeliling ke berbagai negara demi membangun komunitas global, tempat setiap etnis dan golongan hidup bersama dalam harmoni.

Begitupun, Armstrong menyakini bahwa mewujudkan dunia dengan belas kasih itu bukan perkara mudah. Perjuangan mewujudkan compassion adalah perjuangan jangka panjang, bahkan seumur hidup.

Membaca Pram dari Dalam

PRAM DARI DALAM

Penulis: Soesilo Toer

Penerbit: Gigih Pustaka Mandiri, Februari 2013, 286 halaman

Mengenal Pramoedya Ananta Toer dari sudut pandang adiknya. Menelisik dan mengungkap Pram sebagai sosok orang biasa. Pram ternyata bukan segalanya. 

Tokoh Larasati dalam novel Larasati karya Pramoedya Ananta Toer ternyata tidak fiktif. Larasati, seorang pemain film di tengah pergolakan revolusi kemerdekaan Indonesia, itu benar-benar ada. Siapa sangka, Larasati di dunia nyata adalah kekasih gelap Pram sendiri. 

Itulah secuplik informasi tentang sastrawan legendaris Tanah Air, yang tertuang dalam Pram dari Dalam. Sebelum dituangkan dalam buku itu, Soesilo Toer memperoleh informasi tadi dari salah satu anak Pram. Jika benar, itu berbanding lurus dengan pemahaman Pram bahwa karya sastra merupakan seluruh atau sebagian dari autobiografi sang pengarang. 

Contoh lain termaktub dalam karya masterpiece Pram berjudul Bumi Manusia. Salah satu tokoh fenomenal dalam tetralogi Pulau Buru itu bernama Sanikem, yang lebih dikenal dengan sebutan Nyai Ontosoroh. Dalam dunia nyata, Sanikem memiliki nama asli Sakinem. Ia ibu dari Markaban, sahabat Pram. Sakinem yang mengajari Pram kecil merokok dan minum kopi. Ditemani kedua benda itu, Pram memperoleh pencerahan dan berproses menjadi pemikir seperti dikenal sekarang. 

Dalam buku Arus Balik, tokoh Idayu rupanya identik dengan ibunda Bung Karno. Bung Karno adalah tokoh yang dikagumi sekaligus dibela Pram, meski tidak ia sukai. Melalui representasi semacam inilah, Pram mengapresiasi orang lain. Ia mengangkat sosok tersebut, lalu membantingnya sekaligus. 

Soal cinta, Pram menganggap itu tak lebih dari kentut. Ungkapan yang ia anggap seni tersebut diperkuat dengan pemahaman bahwa kawin tidak lebih dari modoldalam bahasa Betawi atau ngising dalam bahasa Jawa. Inspirasi ini konon diperoleh Pram dari hinaan terhadap dirinya yang ia ubah menjadi kekuatan mahadahsyat. 

Pram merupakan sastrawan besar Indonesia yang memiliki lebih dari 50 karya dan telah diterjemahkan ke dalam 41 bahasa. Karya-karyanya yang bernuansa sejarah dan mengandung kritik sosial membuat Pram harus mendekam dalam penjara. Karya sastranya tersebut dianggap mengganggu keamanan negara. Pada masa kolonial, ia mendekam di penjara selama tiga tahun. Pada masa Orde Lama, ia dipenjara selama setahun. Pada masa Soeharto ia dalam tahanan pembuangan selama 14 tahun. Ia tidak memperoleh proses pengadilan sama sekali. 

Selama masa penahanan itulah sebagian karya Pram lahir. Salah satu karya yang dianggap masterpiece adalah tetralogi Pulau Buru yang terdiri dari Bumi Manusia,Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Pram menerbitkan karyanya selama di penjara tersebut melalui teman-temannya. Dikucilkan di negerinya sendiri, Pram justru memperoleh banyak apresiasi dari berbagai lembaga di luar negeri. Salah satunya anugerah Ramon Magsaysay Award pada 1995. 

Membaca Pram tentu tak cukup lewat karya-karyanya saja. Seusai ia menutup mata pada 30 April 2006, banyak bermunculan buku yang mengulas sosok revolusioner ini. Namun, Pram dari Dalam memaparkan hal ihwal Pram dari penuturan orang pertama. Sebagai adik keenam Pram, Soesilo, yang kini mengelola Perpustakaan Pramoedya Ananta Toer Anak Semua Bangsa (Pataba), memiliki pengalaman berinteraksi dengan Pram lebih dari yang lain. 

Sebagai orang yang memiliki ideologi yang hampir serupa dengan Pram, juga sebagai bagian utuh dari keluarga, Soesilo mampu menelisik kedalaman diri Pram, dan menyuguhkannya dengan rasa yang berbeda. Ibaratnya, buku lain memaparkan Pram dari luar pagar maupun halaman, sementara Soesila memotret Pram dari dalam rumah, yang tak bisa diakses semua orang. 

Bagi Soesilo sendiri, Pram ternyata bukan segalanya. Setiap manusia adalah tunggal dengan sejuta pemikirannya. Dalam otak manusia, terjadi pemikiran yang tidak terbatas namun itu tak berarti segalanya. "Apalagi kalau kita ingat ucapannya bahwa Pram ingin menjadi dirinya sendiri. Ia tidak mau meniru dan tidak ingin ditiru," tutur Soesilo. 

Mahfud dan Dongeng Batu Hijau

BIOGRAFI MAHFUD MD: TERUS MENGALIR

Penulis: Rita Triana Budiarti

Penerbit: Konstitusi Press, Jakarta, Maret 2013, xxxii + 614 halaman

Kehidupan dan perjalanan karier Mahfud MD dipaparkan secara utuh. Sebagai orang biasa, Mahfud tahu apa yang menjadi kegelisahan di masyarakat.

Suatu hari di awal November 1999, seorang beretnis India bertandang ke kantor Mahfud. Waktu itu, Mahfud menjabat sebagai Pembantu Rektor I Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta. Melihat Mahfud, orang itu lalu melihat tangan Mahfud dan berkata, "Sebentar lagi Bapak mau pindah ke Jakarta."

Mahfud bingung. Bagaimana mungkin. Ia sudah menetap dan menjadi pegawai negeri sipil di Yogyakarta. Lagi pula, ia tak percaya ramalan. "Bapak diperlukan oleh negara. Ini sebentar lagi, minggu ketiga Bapak akan mendapat kejutan promosi," kata orang itu meyakinkan.

Tamu itu lalu mengeluarkan sebuah batu warna hijau. Ukurannya kecil, hanya seruas jari kelingking. Ia mengatakan, batu itu ia bawa dari Sungai Gangga. Diberikannya batu hijau itu kepada Mahfud. "Bapak pegang saja. Nanti, suatu saat diperlukan, mungkin Bapak ingat saya," katanya. Karena tak percaya ramalan mirip dongeng itu, usai tamunya pulang, Mahfud membuang batu hijau itu ke tempat sampah.

Tiga minggu kemudian, seorang pegawai Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, menelepon Mahfud. Ia mengatakan bahwa Dewan Guru Besar Dirjen Dikti menyetujui Mahfud untuk menjadi guru besar. SK-nya pun sudah turun. "Kini Bapak guru besar," kata pegawai itu.

Terang saja Mahfud kaget. Ia yang baru golongan lektor muda langsung meloncat ke puncak tertinggi profesi dosen menjadi guru besar. Promosi ini menjadikannya sebagai guru besar termuda saat itu, usia 41 tahun. Mahfud langsung teringat pada batu hijau dan ramalan orang India itu. Jangan-jangan orang itu benar, batinnya.

Sebulan kemudian, Mahfud ditelepon Hasballah M. Saad, yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Negara Urusan HAM. Hasballah meminta Mahfud menjadi staf ahli di bidang peraturan perundang-undangan HAM. Lagi-lagi Mahfud teringat pada batu hijau dan ramalan itu. Penasaran, ia pun membongkar tempat sampah tempat batu hijau dibuangnya dulu. Tentu saja usahanya sia-sia, karena tempat sampah itu dibersihkan setiap hari. 

Seperti sudah ada yang mengatur, berbagai "tawaran" pun terus datang. Pada 15 Agustus 2001, ajudan Gus Dur menelepon Mahfud. Gus Dur yang saat itu menjadi presiden Kabinet Persatuan Nasional ingin ketemu Mahfud dan menawari jabatan Menteri Pertahanan. Sejak itu, hidup dengan berbagai kewajiban yang harus diembannya seperti mengalir. Sampai kemudian, dirinya dilantik menjadi Ketua Hakim Konstitusi pada 19 Agustus 2008. 

Ditulis oleh mantan wartawan GATRA, memakai data hasil wawancara intensif dengan Mahfud dan sejumlah tokoh, didukung dengan berbagai arsip, dan rampung dalam waktu lima bulan, buku ini dibagi ke dalam lima bab. Masa kecil Mahfud, sejak masih dalam kandungan hingga Mahfud menjadi besar dan menyukai filsafat Kho Ping Ho, dituangkan di bab pertama.

Bab kedua menceritakan perjuangan Mahfud bersekolah di Yogyakarta, tertarik menjadi wakil Tuhan di dunia dengan bercita-cita menjadi hakim, hingga ia menjadi guru besar termuda. Bab ketiga berkisah tentang perjalanan karier Mahfud di Jakarta hingga demisioner dari posisi Menteri Kehakiman dan HAM. Aktivitas Mahfud terjun ke partai politik diceritakan pada bab berikutnya. Sedangkan bab kelima berkisah tentang perjalanan Mahfud menjadi hakim konstitusi.

Saat buku itu diluncurkan Senin pekan lalu di aula Mahkamah Konstitusi, sejumlah tokoh penting menghadirinya. Siang itu, Pramono Anung (Wakil Ketua DPP PDIP), Prof. Laica Marzuki (mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi), budayawan Emha Ainun Nadjib, dan Prof. Hikmahanto Juwana (guru besar hukum internasional Universitas Indonesia) hadir membahas buku tersebut.

Pramono menanggapi kisah cinta pertama Mahfud dengan Zaizatun Nihayati. "Saya baru tahu cinta pertama Pak Mahfud dengan Mbak Yati memakai vespa merah ini. Pak Mahfud tidak pernah pacaran dengan siapa pun. Terus terang di bagian ini saya nggak yakin," kata Pramono, disusul gelak tawa audiens.

Bagi Laica, Mahfud adalah penegak hukum sejati. Pemikiran Mahfud kerap bertolak belakang dengan teori hukum yang ada. Namun pemikiran Mahfud bermanfaat bagi masyarakat luas. Sementara itu, Emha Ainun Nadjib mengatakan bahwa tugas Mahfud ke depan ada tiga pilihan.

Pertama, jika tidak ada perubahan cara berpikir yang signifikan, pilihan Mahfud menjadi presiden. Jika kemungkinan ada perubahan cara berpikir politik yang kemudian dielaborasi menjadi lebih tinggi, maka dibutuhkan konsep kenegarawanan figur begawanan, dan Mahfud akan menjadi ketua dewan negara. Sedangkan pilihan ketiga, Mahfud harus mencari perahu untuk menyusuri Sungai Bengawan Solo. "Judul buku ini belum selesai. Kalau dinyanyikan, kan terus mengalir sampai jauh," kata Emha sambil melantunkan lagu Bengawan Solo. 

Sementara itu, Hikmahanto mengatakan bahwa Mahfud orang biasa. Padahal, biasanya orang-orang yang memilih jurusan hukum adalah orang yang super-elite yang lahir dari orangtua yang elite. Namun, sebagai orang biasa, Mahfud tahu apa yang menjadi kegelisahan di masyarakat. "Mahfud tidak bisa membiarkan ketidakadilan, kegundahan, dan kegelisahan terus-menerus ada di masyarakat," kata kawan dekat Mahfud ini.

Mahfud sendiri memuji usaha sang penulis. Demi buku ini, penulis mengunjungi langsung kampung Mahfud di Madura dan Yogyakarta serta sekolahnya dulu. "Buku ini bisa menggambarkan yang sesungguhnya dengan cara penulisan yang bisa dinikmati semua orang, baik orang biasa, pejabat tinggi, anak SMA, maupun profesi berbeda-beda," kata Mahfud.

Jejak Teror Penyakit Kelamin Penjajah

PENYAKIT KELAMIN DI JAWA 1812-1942

Penulis: Gani A. Jaelani

Penerbit: Syabas Books, Bandung, Januari 2013, xv+153 halaman

Buku yang mencoba menguak sejarah penyakit kelamin di Jawa pada masa kolonial Belanda. Menelisik persoalan langka, tabu, sekaligus mengungkap stigma diskriminatif yang ditimpakan kepada perempuan.

Cumano gusar. Dokter militer Venesia itu melihat bintil-bintil mirip butiran gandum pada sekujur tubuh pasukan infanteri Perang Fornoue, terutama pada bagian wajah dan kelamin. Penyakit yang mulanya tak dikenal ini tidak hanya membikin kulit perih bernanah, melainkan juga menurunkan daya tahan tubuh hingga ke titik paling akhir, kematian. 

Kegusaran tak hanya melanda Venesia, juga meneror Hindia Belanda. Di Pulau Jawa, menyebar penyakit mirip sifilis dengan jumlah signifikan justru pada saat pemerintah kolonial masih belum menganggap penting persoalan kesehatan. Pada saat itu, penyembuhan dilakukan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari. Kalaupun ada pelayanan kesehatan, itu hanya terbatas untuk militer.

Berbeda dari masa pendudukan Inggris di Jawa. Raffles, bersama Dr. Hunter, serius mengendalikan penyakit, khususnya cacar dan kelamin. Ia mengirim surat tertanggal 4 Mei 1815 kepada lima residen di Jawa dengan tujuan pengendalian penyakit ini. Namun surat itu tak memperoleh tanggapan berarti. Alasannya, mulai soal teknis hingga alasan moral. 

Penyakit kelamin utamanya menyerbu kalangan militer. Pada 1882, dari 30.051 tentara, terdeteksi 1.290 orang terinfeksi sifilis dan 8.826 orang terinfeksi morbili veneris. Sedangkan pada 1887, dari sejumlah 31.688 tentara, 1.163 terinfeksi sifilis dan 10.108 orang terinfeksi morbili veneris.

Persentase yang tidak sedikit itu menjadi teror tersendiri bagi Pemerintah Hindia Belanda. Sebagai basis politik dan pertahanan utama, kekuatan militer berpengaruh besar terhadap eksistensi kekuasaan. Militer yang kuat akan mengokohkan legitimasi kekuasaan kolonial di bumi Jawa. Sebaliknya, militer yang lemah dan terjangkit penyakit menjadi ancaman serta mengerdilkan eksistensi kekuasaan itu sendiri.

Penyebaran penyakit kelamin pada tentara bukan satu-satunya teror. Seiring dengan dibukanya praktek cultuurstelsel atau sistem tanam paksa, penyakit kelamin juga mulai menjangkiti para pekerja perkebunan. Benar kata Van der Burg, "Sifilis merupakan kado pertama yang dibawa peradaban Barat." Fenomena ini berakibat menurunnya produktivitas pekerja. Padahal, dari tetes keringat merekalah kelancaran ekonomi dan praktek kolonialisme terbiayai.

Pelacur dan rumah bordil dianggap sebagai sumber penyakit ini. Kemudian dimulailah kebijakan represif pada praktek pelacuran. Setiap pelacur wajib diperiksa dokter Eropa dan yang terinfeksi dikarantina. Karantina artinya kekangan permanen. Pelacur yang dikarantina hanya bisa keluar dengan syarat meninggalkan profesinya, menikah, atau bahkan meninggal, meski upaya ini kemudian tak berdampak signifikan.

Karya Gani A. Jaelani ini patut diapresiasi. Tak banyak penelitian yang memaparkan persoalan penyakit kelamin secara komprehensif. Menguak persoalan tabu di masa pemahaman masyarakat hanya terbatas pada yang boleh dan tidak boleh, serta yang benar dan tidak benar, tentu bukan perkara mudah. Perlu kesabaran ekstra untuk menelisik lembar demi lembar arsip, menguak fragmen demi fragmen peristiwa.

Telaah Gani juga mengungkap stigma moral negatif yang berkembang di masyarakat ketika itu. Dalam literatur sering muncul penyebutan "penyakit perempuan" bagi laki-laki yang mengidap penyakit kelamin, terutama sifilis. Bagaimana perempuan dijadikan tersangka dari asal-muasal penyakit sifilis, padahal perempuan tidak lain hanya menjadi perantara terjangkitnya penyakit itu di kalangan laki-laki yang telah memakainya. 

Praktek diskriminatif bahwa perempuan sebagai biang imoralitas dalam masyarakat merupakan konstruksi khas penguasa. Akibatnya, pendekatan untuk menuntaskan penyebaran penyakit ini menemui jalan buntu.

Judul Buku    : 123 Ayat Tentang Seni
Penulis    : Yapi Tambayong 

Penerbit    : Nuansa Cendekia, Bandung, Agustus 2012, 298 halaman

Situasi seni Indonesia saat ini berada pada posisi sesat nalar. Banyak istilah-istilah kesenian yang keliru berseliweran diantara penyair dan masyarakat awam. Kekeliruan penggunaan istilah ini mengakibatkan pemahaman yang rancu soal seni. Ironisnya kekeliruan ini bersumber dari buku-buku yang menjadi referensi banyak orang, salah satu buku itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Parahnya lagi, kekeliruan itu diwariskan lembaga pendidikan melalui tuturan para pengajar mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Seni Indonesia saat ini juga masih memosisikan diri sebagai inlander. Pengalaman sebagai bekas bangsa jajahan menjadikan kita kerap minder pada seni dan kebudayaan sendiri. Pada benak kita, seni dan kebudayaan barat lebih unggul dan lebih paripurna.

Kondisi kritis tersebut membuat Yapi Tambayong mengambil tindakan. Melalui buku berjudul 123 Ayat Tentang Seni, Yapi mencoba meletakan kembali pondasi-pondasi mengenai seni. Ia memaparkan lima bagian seni, yaitu susastra, musik, drama, rupa dan film dalam bentuk ayat yang masing-masing berisi 123 ayat. Seperti do-re-mi dalam tangga nada, 123 berarti juga muasal. Tiap-tiap ayat terdiri dari satu paragraf yang menjelaskan satu perihal. Seperti yang dipaparkan Yapi dalam kata Pengantar, buku ini adalah “buku yang menyajikan pengertian asasi kepelbagaian kesenian dalam ladang bahasan keindahan yang menyeluruh namun mufrad.”

Penulis buku ini, Yapi Tambayong, yang lebih kita kenal dengan sebutan Remy Sylado. Ia pertama kali memulai karier sebagai wartawan. Yapi yang menguasai beragam bahasa ini mulai dikenal luas dengan berbagai novelnya, diantaranya Ca Bau Kan, Kembang Jepun, Sam Po Kong dan Paris van Java. Selain pada bidang sastra, Yapi banyak berkiprah dalam keempat bidang lain yang ia bahas pada buku ini. Ia banyak menulis buku-buku mengenai musik, drama, seni rupa dan membuat berbagai filmografi. Salah satu filmografi karya Yopi yang terkenal berjudul Taksi yang ia buat pada 1990.

Selain membuat karya, Yapi juga dikenal aktif mengajar di berbagai perguruan tinggi di Bandung dan Jakarta. Sejak 1970 ia mengajar di Akademi Sinematografi Bandung. Ia juga mengajar di Institut Teater dan Film, dan Sekolah Tinggi Teologi. 

Melihat kiprahnya yang sudah malang-melintang di dunia seni, baik sebagai praktisi maupun pakar, memang sudah saatnya Yapi membuat satu karya utuh dari pemahaman yang berbeda mengenai seni. Pada 123 Ayat Tentang Seni, tak hanya memaparkan wacana, tapi sekaligus kritik wacana dengan menerobos pakem-pakem seni yang selama ini ada. Meski ilmiah, gaya bertutur Yapi membuat buku ini enak dibaca oleh kalangan manapun.

JAMILA TANPA SANG PRESIDEN

Judul : Jamila dan Sang Presiden
Sutradara: Ratna Sarumpaet
Produser: Syahril Kahar, Ratna Sarumpaet, Raam Punjabi
Pemain: Atiqah Hasiholan, Christine Hakim, Adjie Pangestu, Ria Irawan, Dwi Sasono, Surya Saputra, Fauzi Baadillah, dll.
Produksi: Satu Merah Panggung/mvp Pictures
Durasi: 87 menit


Jamila (Atiqah Hasiholan) masuk penjara! Ia menyerahkan diri karena menjadi pelaku pembunuhan seorang menteri (Adjie Pangestu). Di penjara itulah ia bertemu dengan Ria (Christine Hakim), sipir perempuan yang ketus dan kejam. Di penjara itu pula, identitas Jamila dan bagaimana ia sampai menjadi pembunuh dikisahkan dengan narasi flash back.

Jamila kecil berusia enam tahun dijual ayahnya ke seorang mucikari. Ibu Jamila berhasil merebut kembali Jamila dan menitipkannya di rumah keluarga Wardiman yang terhormat.

Di rumah keluarga Wardiman Jamila hidup tentram. Ia rajin belajar dan mengaji. Namun siapa sangka, ketika beranjak dewasa, Jamila menjadi budak seks yang dipakai bergiliran oleh Pak Wardiman dan Hendra putranya. Jamila geram. Ia membunuh kedua laki-laki tersebut dan melarikan diri.

Saat Jamila melarikan diri, berbarengan dengan adanya razia WTS. Jamila pun turut dibekuk. Lewat razia ini Jamila bertemu dengan Susi (Ria Irawan), yang kemudian menjadi teman sekaligus kakaknya.

Di penjara, baru diketahui kalau ternyata Jamila juga terkait dengan terbunuhnya gembong perdagangan perempuan di Kalimantan. Pembunuhan itu terjadi ketika Jamila tengah melacak keberadaan adiknya yang menjadi korban perdagangan anak perempuan. Fatimah, adik Jamila dijadikan pelacur kecil merangkap pengedar narkoba oleh gembong itu.

Menteri yang dibunuh tersebut rupanya kekasih Jamila yang pernah berjanji akan menikahi Jamila. Namun kemudian ia menikah bukan dengan Jamila, pekerja seks yang tengah mengandung anaknya, tapi dengan perempuan lain demi citra baik. Peluru yang akan digunakan menteri untuk membunuh jamila akhirnya bersarang di dada menteri oleh tangan Jamila sendiri.

Persidangan menjadi kontroversial dengan maraknya demonstrasi yang dipolitisir oleh sekelompok fanatik (Fauzi Baadilah) yang mengatasnamakan agama. Kelompok fanatik tersebut mendukung hukuman mati untuk Jamila karena dianggap dosa besar telah membunuh dan menjadi pelacur.


Minus Peran Presiden
Film yang diangkat dari teater berjudul Pelacur & Sang Presiden ini berhasil meraih NETPAC (The Network for the Promotion of Asian Cinema) Award pada festifal Asiatica Film Mediale yang berlangsung di Roma pada penghujung 2009. NETPAC merupakan wadah para kritikus, produser, distributor, kurator, eksibitor dan educator perfilman yang sangat berkompeten dalam perfilman Asia. Jamila dan Sang Presiden juga sempat mewakili Indonesia dalam kompetisi Piala Oscar 2010.

Hal yang patut diacungi jempol adalah aspek artistik dan originalitas tema. Jamilah dan Sang Presiden menjadi angin segar bagi perfilman Indonesia saat ini yang banyak didominasi tema-tema seputar komedi, horror dan percintaan remaja. Jarang sekali sineas Indonesia yang mengangkat realitas permasalahan bangsa dalam film, apalagi diiringi dengan ketajaman kritik social, kasus human trafficking yang menjadi tema sentral dalam Jamilah dan Sang Presiden ini misalnya.

Di luar itu, film berdurasi 87 menit ini menggunakan kata ‘presiden’ dalam judul hanya bersifat simbolik. Sebab tak ada keterlibatan presiden secara langsung dalam film ini. Kata presiden disebut-sebut hanya pada saat Jamila menolak permohonan grasi yang diusulkan pengacara. Tampilnya tokoh presiden secara langsung hanya berkisar beberapa detik, itu pun hanya menggambarkan presiden yang sedang diam termenung.

Minusnya peran presiden di sini tak hanya dalam film, tapi juga dalam realitas yang sebenarnya. Setiap tahun, dua ratus ribu anak indonesia di bawah umur diperdagangkan dengan alasan kemiskinan dan kurangnya pendidikan. Sejumlah perempuan dan anak-anak Indonesia diperdagangkan khusus untuk eksploitasi seksual terutama di wilayah Asia dan Timur Tengah. Indonesia juga menjadi Negara transit dan tujuan human trafficking, sekaligus menempati urutan ke-3 negara yang bermasalah dalam permberantasan human trafficking pada tahun 2007.

Nasib Jamila dalam Jamila dan Sang Presiden hanya satu contoh dari fenomena gunung es permasalahan traficking di indonesia. Masih banyak Jamila-Jamila lain di luar sana yang sejak masih bocah dijual dan ketika dewasa dijadikan mesin pemuas seks. Mereka berjuang sendiri melawan kerasnya kehidupan. Lantas di mana kau Sang Presiden?