Dalam diskusi "Parpol Islam: Solusi atau Masalah" di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu pekan lalu, Mashadi, deklarator Partai Keadilan (PK), embrio Partai Keadilan Sejahtera (PKS), meminta PKS membubarkan diri, meminta maaf kepada publik, dan mengembalikan aset. Saat jadi anggota DPR 1999-2004 dari PK, Mashadi dikenal sederhana. Aktivis kelahiran Bojonegoro, Jawa Timur, 12 November 1953, ini pernah menjadi sekretaris pribadi Mohamad Roem, mantan Wakil Perdana Menteri dan Wakil Ketua II Masyumi.
"Yang saya pelajari dari tokoh Masyumi adalah komitmen perjuangan dan kesederhanaan," ujar Mashadi, 60 tahun, kepada sebuah media. Saat PK berubah jadi PKS, Mashadi menolak jadi caleg karena memandang PKS cenderung pragmatis secara politik. Bersama tujuh tokoh dakwah, lima tahun silam, Mashadi pernah mengingatkan langsung KH Hilmi Aminuddin, Ketua Majelis Syuro PKS, agar transparan mengelola dana partai.
Saat kini korupsi menjerat Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, Mashadi kecewa berat. "Saya tidak terima," katanya kepada reporter Gatra Hayati Nupus dan pewarta foto Karvarino dalam perbincangan di rumahnya, Kelapa Dua, Depok, Senin malam lalu. Ia melihat kasus ini merupakan buntut kepemimpinan PKS yang permisif. Serba-boleh. Berikut petikannya:
Bagaimana Anda melihat kasus Luthfi?
Ini anomali yang tidak bisa dimengerti. Sebuah entitas politik yang berasal dari kegiatan dakwah berubah karakter, perilaku politik, dan visi-misinya. Sekarang bukan saja melakukan pragmatisme politik, melainkan juga melakukan pelanggaran terhadap asas. Bukan hanya melanggar hukum, melainkan juga pelanggaran doktrin gerakan.
Setujukah Anda pada hipotesis bahwa ini skenario lawan politik atau lebih akibat perilaku elite partai?
Ini bukan intervensi, bukan skenario atau konspirasi dari luar. Ini murni dari internal elite partai. Sejak PK berubah menjadi PKS, 2004, tampak perubahan perilaku politik elite PKS. Bukan hanya pragmatisme politik, melainkan lebih menunjukkan sikap sangat permisif. Serba-menggampangkan. Serba-boleh.
Tidak lagi menggunakan parameter syar'i atau prinsip Islam yang menjadi dasar gerakan. Termasuk menjadi partai terbuka, ikut dalam koalisi pemerintahan SBY. Prinsip dasar kami berpolitik kan amar makruf nahi mungkar. Tapi, selama ikut dalam pemerintahan SBY, PKS lebih menjadi stempel karet terhadap kekuasaan dengan imbalan jabatan dalam kabinet.
Anda termasuk salah satu tokoh yang pernah memperingatkan Hilmi Aminuddin secara internal sejak dini?
Ya. Peringatan pada internal elite PKS itu sudah dengan berbagai cara. Termasuk bertemu Ustad Hilmi. Maret 2008, kami bertujuh mendatangi Ustad Hilmi di Bandung. Selain saya, ada Pak Didin Hafidhuddin, Ihsan Tanjung dan istri, Tizar Zein, Daud Rasyid, dan Bu Aisyah Nurmi. Ada satu staf kami minta meninggalkan ruangan, menjaga supaya Ustad Hilmi jangan malu.
Ada tujuh hal pokok yang kami ingatkan. Antara lain sikap kurang hati-hati terhadap maal (harta). Tidak ada transparansi pengelolaan dana partai. Tidak ada kejelasan antara uang umat dan uang pribadi. Kemudian soal jabatan mutlak ketua majelis syuro. Dalam anggaran dasar, jabatan ketua majelis syuro dibatasi dua periode. Tapi klausul itu dihapus. Ustad Hilmi menjadi pemimpin partai seumur hidup.
Saya tahu betul seperti apa kehidupan Hilmi waktu pertama pindah ke Jakarta dari Madinah tahun 1978. Ia ngontrak rumah di Gang Melati, Tanah Abang. Kontrakannya hanya berlantai tanah. Sekarang rumahnya di Lembang, Bandung Barat, sangat mewah.
Respons Ustad Hilmi bagaimana?
Diam saja. Tidak berkomentar apa-apa. Tapi auranya menampakkan tidak nyaman dengan kedatangan kami.
Banyak orang yang bilang, kasus sekarang akibat Luthfi yang salah gaul dengan Fathanah.
Itu pencetus saja. Faktor utama, karena ketidakhati-hatian. Hilmi sebagai pimpinan tertinggi partai dan jamaah sangat longgar dan kurang hati-hati. Bukan hanya kasus ini, saya kira nanti akan banyak kalau dibuka KPK. Ada transaksi politik dalam pilkada dan sebagainya.
Pilkada di mana saja?
Banyak. Semuanyalah. DKI, Sumatera Selatan, Bengkulu, Sumatera Utara. Hampir pasti ada transaksi. Tapi itu tidak pernah secara transparan dilaporkan ke partai. Hanya orang-orang terbatas yang tahu. Mereka juga membuat pembukuan ganda. Ada yang sifatnya terbatas, hanya beberapa orang yang tahu, ada yang bisa dilihat publik.
Diprediksi akan muncul tersangka baru dari elite PKS. Apa saran Anda untuk pembenahan?
Hanya ada dua pilihan. Pertama, orang-orang yang sekarang diperiksa KPK, baik statusnya tersangka maupun saksi, sebaiknya secara elegan mengundurkan diri. Hilmi sebagai ketua majelis syuro, Anis Matta sebagai presiden partai, bendaharanya juga, Mahfuz Abdurrahman. Itu opsi paling ringan. Tapi, menurut saya, partai ini sudah tidak bisa diselamatkan. Pilihan paling baik, membubarkan diri dan kembali pada gerakan dakwah.
Satu dekade ini menunjukkan, justru orang-orang yang memimpin partai tidak memiliki kematangan. Justru mereka menjadi sumber masalah. Bukan pelanggaran ringan. Ini menyimpang dari doktrin dasar. Menjadi partai terbuka dengan segala implikasinya, menjadi sangat pragmatis dan melakukan tindakan yang sangat tidak bisa dimaafkan, terlibat korupsi. Yang melakukan ini bukan anggota, melainkan ikon partai.
Solusinya?
Pilihan paling baik membubarkan diri, kembali pada gerakan dakwah, sambil terus melakukan otokritik, muhasabah kesalahan selama 10 tahun, supaya menjadi catatan sejarah untuk keturunan kita. Bukan hanya berpikir untuk sekarang. Jadi, ada gerakan dakwah, sebuah partai Islam, melakukan kesalahan, kemudian menyadari kesalahan itu, dan berani membuat keputusan membubarkan diri. Itu akan lebih baik dan memberikan pelajaran sangat berharga kepada bangsa. Gerakan Ikwan di Mesir saja perlu waktu 100 tahun untuk seperti sekarang ini. Itu terus berada di posisi tak pernah berkompromi pada kekuasaan.
Suara Anda tampak berbeda dari arus umum politisi PKS.
Kami tidak main-main waktu menjatuhkan Soeharto. Saya juga ikut demo, mengerahkan ribuan massa. Ditembaki tentara. Kami ingin melihat kehidupan lebih baik, membentuk good government. Bersih dari KKN. Kami merasakan akibat KKN selama pemerintahan Soeharto. Tapi, kok sekarang justru kami terlibat di situ. Sekarang kami dikhianati orang-orang yang berada di puncak, yang memimpin partai. Saya tidak bisa terima atas apa yang terjadi sekarang!
Partai ini didirikan di Masjid Al-Azhar. Dari pendukung awal hanya 50.000 menjadi 7 juta. Sekarang mereka tidak berani mengambil pilihan. Bersikap dengan pilihannya yang sombong, menuduh KPK melakukan konspirasi. Ke internal, mereka membuat exit plan supaya tetap solid dengan mengatakan bahwa ini upaya dari luar untuk pembusukan partai. Tindakan elite partai sekarang ini melawan arus dan sangat tidak rasional.
Bagaimana kondisi internal PKS saat ini?
Kader PKS itu kan terdidik. Mereka direkrut sebagian besar dulu mahasiswa yang memiliki sikap kritis, intelektualitas tinggi, terbiasa dengan kehidupan kampus yang punya idealisme. Tiba-tiba dihadapkan pada situasi sekarang. Mereka sangat confused. Sekarang mereka tidak lagi memiliki kebanggaan, harga diri, dan martabat. Sekarang mereka sulit bicara kepada publik. Apa yang mereka mau katakan dengan fakta yang ada sekarang.
Tapi sebagian elite PKS tetap mempertahankan hegemoni mereka pada kader supaya satu suara dengan mengatakan ini konspirasi. Upaya lawan politik menjatuhkan PKS. Kan, tidak mungkin ini tiba-tiba terjadi. Dengan Deptan (Kementerian Pertanian) saja sudah dua periode dipegang PKS. Bisa dilihat sendiri, apa progress selama dua periode dipegang PKS, terhadap petani, sektor pertanian secara keseluruhan? Nothing!
*Dipublikasikan di Majalah Gatra 30 tahun 19 tanggal 1 Juni 2013
No comments:
Post a Comment